BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Seiring perkembangan zaman,
kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan
manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal tersebut
terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji atau menggangkat tentang kepemimpinan
dengan berbagai persfektif sudut pandang yang berbeda. Kepemimpinan tidak hanya
dilihat dari keberhasilan memimpin serta metode yang digunakan dalam memimpin,
akan tetapi lebih dilihat dari pola
fikir terencana serta penyiapan sesuatu secara efektif dan efisien serta dapat
melatih calon-calon pemimpin.
Peran pemimpin dalam realisasi
peningkatan mutu pelayanan publik serta dalam mewujudkan birokrasi yang bersih
sangatlah penting. Bagaimana tidak, karena sesungguhnya seluruh faktor
eksternal yang dapat meningkatkan pelayanan publik itu datang dari peran serta
arahan seorang pemimpin, apalagi setiap pengambilan sebuah keputusan tertinggi
adalah pada tangan pemimpin. Sehingga seorang pemimpin secara langsung dapat
dikatakan sebagai leader dan tonggak utama keberhasilan yang dapat memimpin
serta memotofasi dirinya dan orang lain tentunya dalam pelayanan publik.
Dalam penelitian Rosalia (2007) yang
berjudul “Peran kepemimpinan Pemerintah Desa dan Otonomi Daerah Dalam Pelayanan
Publik” penelitian tersebut dapat dikatakan salah satu subsistem atau contoh
usaha perwujudan penyelenggaraan pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan
publik, sehingga kewenangan mengatur dan mengurus ada di tangan pihak internal.
Hasil yang didapat dari “Peran Pemimpin Dalam Realisasi peningkatan Mutu
Pelayanan Publik Serta Orientasi Birokrasi Yang bersih” (1). Bahwa pemimpin merupakan penentu
efektifitas perwujudan pelayanan publik.
(2). Pengambilan keputusan tertinggi berada ditangan pemimpin. (3). Bahwa pemimpin merupakan faktor
keberhasilan dalam orientasi birokrasi yang jujur dan bersih. (4). Bahwa
pemimpin dapat mencerminkan kepribadian serta dapat memberi motifasi yang baik
untuk anggotanya untuk keberhasilan pelayanan yang baik. Dari hal diatas dapat
dikatakan mutu pelayanan yang prima dalam pelayanan publik merupakan
keberhasilan dari pemimpin yang ideal.
Peran kepemimpinan yang dimiliki
oleh pemimpin itu, sesungguhnya mencerminkan model dan pola kepemimpinan yang
diterapkan dalam mengelola sebuah wadah atau organisasi massa yang dipimpinnya.
Ada sebagian kelompok pemimpin menerapkan praktik kepemimpinan yang
berorientasi pada penyelesaian tugas. Pada golongan pemimpin ini, aspek-aspek
individual ini kurang mendapat perhatian dan arahan. Peran ini menekankan
apapun yang dilakukan bawahan dan bagaimanapun kondisi yang terjadi pada
bawahan tidak menjadi masalah. Peran pemimpin demikian dapat mempengaruhi
efektifitas dan dapat memperlambat proses realisasi pelayanan publik, tak lain
efeknya akan berimbas kepada orientasi birokrasi yang prima atau tidak.
Lingkungan kerja yang penuh tekanan akan berimbas pada hasil kerja dari
kariawan-kariawannya, jika hal demikian terwujud dalam jangka waktu terlalu lama,
maka tingkat absensi tinggi permintaan pindah antara unit kerja, bahkan pucuknya
permintaan keluar dari instasi terkait, tak lain hal tersebut akan berimbas pula
pada proses terrealisasinya pelayanan publik bahkan pelayanan dan metode penerapan dalam konteks birokrasi
akan semkin buruk dan hingga pada akhirnya terasa oleh masyarakat.
Sebagai agen of changes kita perlu
merubah pola-pola seperti diatas, kepemimpinan seperti halnya ilmi-ilmu yang
berkaitan dengan permasalahan dalam kepemimpinan dan memberikan pengaruh dalam
menggunakan berbagai pendekatan dalam hubungannya dengan pemecahan aneka macam
persoalan yang mungkin timbul dalam masa kepemimpinannya. Kepemimpinan sebagai
cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka
proses adminitrasi publik, pelayanan publik serta revitalisasi birokrasi yang
baik, hal tersebut merupakan contoh diantara fungsi kepemimpinan. Fungsi
kepemimpinan merupakan salah satu implementasi atau penjabaran peranan dari
administrator dalam rangka mempengaruhi
orang lain atau para bawahan agar mau dengan senang hati untuk mencapai tujuan
organisasi sebgaimana telah ditetapkan dalam visi misi yang telah disepakati
sebelumnya.
Peran pemimpin pada dasarnya
merupakan Revitalisasi dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan,
serta situasi simna proses Revitalisasi dalam kepemimpinannya. Bertolak dari pemahaman diatas, maka sesorang
pemimpin adalah sesorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok yang
di pimpinnya untuk malakukan perwujudan kerja yang baik dalam proses internal
maupun eksternl kerja. Organisasi atau sebuah instansi dapat berjalan deengan
baik apabila di dalamnya trdapat pola fokir pemimpin yang idal untuk maju serta
mengutamakan mutu pelayanan yang baik dalam proses birokrasinya. Tentu pemimpin
yang baik akan mnempatkan bawahannya pada posisi keahlian yang dimiliki
individu tersebut, perekrutan orng yang memiliki keterampilan lebih tentu di
utamakan, ketepatan teknis kaerja yang baik akan berdampak pada hasil yang
diinginkan,pmikiran dan tujuan terkonsep dan sistematis akan membuat tujuan lebih
mudah terreealisasi.
Sedangkan bawahan merupakan
sekelompok orang yang selalu siap siaga akan perintah dan intruksi dari seorang
leader, tak luput dari kerja keras anggota keberhasilan tak akan terwujud jika
arahan dari pemimpin diabaikan oleh seegelintir bawahan. Dalam suatu organisasi
peranan anggota sangatlah strategis dimana fungsinya berbgi macam, karena
suksesnya sebuah organisasi akan terwujud jika fungsi dan peranan masing masing
dapat dikontrol seuai kewenangan yang diberikan. Dengan demikian ketiga unsur
yang mempengaruhi gaya atau peran kepemimpinan tersebut yaitu pemimpin,
bawahan, dan situasi merupakan unsur yang saling berkaitan satu sama lain, dan
akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan.
B. Rumusan Masalah.
Secara
umum makalah ini dibahas untuk menggagkat problemtik atau sebuah masalah
internal publik dalam proses pelayanan dan sistem tata cara birokrasi oleh
birokrat itu sendiri. Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala-gejala
yang timbul bersamaan antara poin-poin terkait sehingga bukan merupakan
hubungan sebab akibat.
Dari
judul yang di angkat “Peran Pemimpin Dalam Realisasi
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dan Revitalisasi
Birokrasi Yang Bersih” terdapat
poin pokok yang perlu dibahas terkait tujuan yang belum terrealisasikan,
diantaranya:
A. Seperti apakah peranan pemimpin dalam mencapai
peningkatan mutu pelayanan?
B. Bagaimana proses Realisasi atau Peningkatan Mutu Pelayanan Publik?
C. Seperti apa bentuk
Revitalisasi Birokrasi yang baik?
D. Seperti apa peran pemimpin dalam merealisasikan mutu
pelayanan dan Revitalisasi Birokrasi yang baik.
C.
Batasan
masalah.
Dalam makalah yang mengangkat judul “Peran
Pemimpin Dalam Realisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dan Revitalisasi Birokrasi
Yang Bersih” ini penulis hanya membahas peran-peran yang di miliki oleh
pemimpin dalam perealisasian peningkatan mutu, kamudian dapat membedakan birokrasi
yang baik ataupun tidak untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya, diluar
pembahasan tersebut banyak yang belum tersampaikan sebab waktu dan pola fikir
penulis belum tercurahkan seutuhnya dalam makalah atau karya tulis ilmiah ini
guna memenuhi tugas kuliah. Selain dari pada itu ketepatan waktu dalam
penyelesaiannya dibutuhkan maka hanya membahas peranan dari seorang pemimpinnya
saja.
D. Manfaat
Dalam sub ini pembahasan manfaat dari pembuatan
makalah ini terbagi dalam tiga,di antaranya untuk:
1)
Peneliti/penulis.
a. Menambah
wawasan dan pengalaman terkait pembuatan karya ilmiah.
b. Menambah
refrensi serta informasi tentang paham sistem organisasi.
c. Menambah
pengetahuan akan fungsi kepemimpinan dalam mengambil keputusan.
d. Meneliti
proses yang terjadi dalam perealisasian mutu pelayanan dan birokrasi.
2) Pemerintah.
a. Dapat
mengubah pola fikir yang dapat merugikan kalangan bawah.
b. Dapat
membedakan keputusan baik atau buruk untuk sebuah organisasi.
c. Sebagai
bahan untuk penyampaian saran atau sanggahan kinerja.
3)
Masyarakat.
a. Setelah
membaca karya tulis ini masyarakat mendepat pengetahuan agar dapat mengoreksi
kinerja pemerintahan didaerahnya apakah sudah efektif ataupun belum.
b. Menjadi
tolok ukur keberhasilan yang dicapai pemerintah sekitarnya.
c. Mendapatkan
paham dan wawasan kepedulian akan orang lain dari pada kepentingan pribadi.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Peran pemimpin dalam mencapai mutu pelayanan yang baik
Dalam setiap organisasi apapun baik itu kelompok besar
atau kecil,baik secara formal ataupun non-formal pasti dibutuhkan sesorang yang
bertindak sebagai pemimpin organisasi. Kebutuhan terhadap pemimpin dan
peranannya tak bisa dipungkiri lagi sebab pemimpin merupakan faktor yang
menentukan keberhasilan sebuah organisasi.
Memahami konsep dasar kepemimpinan merupakan suatu
keharusan bagi setiap pemimpin yang menginginkan keberhasilan dalam
kepemimpinannya, terlebih lagi organisasi Negara yang harus melayani kepentingan
masyarakat dengan optiman serta dibutuhkan peforma penuh baik dalam bentuk
birokrasi atau apapun. Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu penulis
mencoba mengemukakan pengertian dasar tentang proses kepemimpinan. Pengertian
ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk membatasi ruang lingkup yang akan di
bahas.
Pigors (2009:2), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari
perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengerjar tujuan
bersama. Sedangkan menurut G.U. Cleeton dan C.W. Mason (1934) dalam Drs. Inu
Kencana 2009, beliau mengatakan kepemimpinan dalah bagaimana cara untuk
menunjukan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai tujuan melalui
himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan sengan melalui penggunaan
kekuasaan.
Robert house juga menyampaikan bahwa kepemimpinan yang
efektif mempergunakan dominasi, memiliki keyakinan diri, mempengaruhi dan
menampilkan moralitas yang tinggi untuk meningkatkan kadar karismatiknya
(Ivancevich,dkk, 2008:213). Sedangkan AL-Banjari (2008:5) dalam buku Prophetic
Leadreship, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan atau
kemampuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain sebgai pengikut dalam
usaha bersama mencapai tujuan.
Dari tiga definisi diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kepemimpinan adalah sosial yang di
dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang di
pimpin untuk mencapai tujuan bersama, bauk dengan cara mempengaruhi, taupun
mengajak orang lain sebagai pengikut dalam usaha bersama dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan
definisi-definisi yang dibahas, kepemimpinanmemiliki beberapa implikasi, antara
lain:
o
Kepemimpinan
berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (folowers). Para karyawan atau bawahan
harus memiliki kemauan serta kesadaran emosional untuk menerima arahan tadi
pimpinan. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, tak akan ada
pimpinan.
o
Seorang pemimpin
yang ideal adalah sesorang yanag mengunakan kekuasaannya (his or
herpower) mampu mengunggah semngat pengikutnya untuk mencapai kinerja yang
memuaskan. Para pemimpin dapat mengunakan bentuk kekuasaan atau kekuatan yang
berbeda untuk mempengaruhi bawahan dalam berbagai situasi.
o Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendri
(integrity), sikap bertanggungjawab
yang lurus (compassion), pengetahuan (congnizance), keberanian
bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment),
kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam membangun
organisasi.
1.
Ciri-ciri Kepimimpinan Yang Baik
WA. Gerungan menjelaskan bahwa sesorang pemimpin paling
tidak harus memiliki tiga ciri, yaitu:
o
Pengelihatan sosial.
Artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti
gejala-gejala yang timbul dalam mastarakat sehari-hari.
o Kecalapan
berfikir abstrak.
Dalam arti sesorang pemimpin harus mempunyai otak yang
cerdas, intelegensi yang tinggi. Jadi sesorang pemimpin harus dapat menganalisa
dan menuntaskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga
bermanfaat dalam tujuan organisasi.
o Keseimbangan
emosional.
Orang yang mudah naik darah, membuat ribut menandakan
kontrol emosionalnya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosional.
Orang yang demikian tidak dapat menjadi pemimpin sebab sesorang pemimpin sebab
seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. ,aka sesorang
pemimpin harus memiliki kontrol emosional yang seimbang.
2.
Etika Kepemimpinan
Etika adalah prilaku berstandar normatif berupa
nilai-nilai moral, norma-norma, hal-hal yang baik. Etika difungsikan sebagai
penuntun dalam bersikap dan bertindak menjalankan kehidupan menuju ketingkat
keadaan yang lebih baik. Sedangkan Noer juga berpendapat bahwa etika adalah
ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk,
menjadi tuntutan untuk mewujudkan yang lebih baik.
Kepemimpinan
beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman san
terhindar dari konflik internal maupun konflik eksternal. Sebab pelaku-pelaku
organisasi menyadari keberdaan pedoman dan penuntun berupa perinsip-perinsip
etika yang membatasi ruang gerak bersikap dan bertindak.
Adapun etika dalam kepemimpinan
yakni:
·
Menjaga perasaan
orang lain.
·
Memecah masalah
dengan demograsi dan menerima apresiasi atau usulan bawahan.
·
Mengambil sebuah
keputusan untuk kepentingan bersama.
·
Menghindari
pemaksaan kehendak tetapi menghargai usulan orang lain.
·
Mengutamakan
keseimbangan forum untuk sebuah keputusan.
·
Menaggapi isu-isu
serta masukan dengan cepat, serta sesuai keahlian dan tujuan.
·
Menyadari kesalahan
dan berusaha untuk memperbaiki (improving
value).
·
Mengedepankan sikap
jujur, disiplin, dan dapat dipercaya.
3.
Fungsi-fungsi Pemimpin
Fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan
sebagai berikut:
·
Pengambilan
keputusan.
·
Pengembangan
imajinasi.
·
Pendelegasian
wewenang kepada bawahan.
·
Pengembangan
kesetiaan pada bawahan.
·
Pemraksaraan,
penggaitan, dan penggendalian rencana-rencana.
·
Pemanfaat sumber
daya manusia dan sumber-sumber lain.
·
Pelaksanaan
keputusan dan pemberi dorongan serta pengarah kepada para pelaksana.
·
Pelaksana kontrol
dan perbaikan kesalahan.
·
Pemberi apresiasi
kepada bawahan yang berprestasi.
·
Penanggungjawab
semua tindakan organisasi.
·
Sebagai cerminan
dan pedoman oleh bawahan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
kepemimpinan dapat berperan dengan baik, diantaranya:
a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan
bukan pengangkatan atau penunjuknya, melainkan penerimaan orang lain terhadap
kepemimpinan yang bersangkutan.
b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya
untuk tumbuh dan berkembang.
c.
Efektivitas
kepemimpinan menuntut kemahiran “membaca” situasi.
d. Prilaku sesorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan
melalui pertumbuhan dan perkembangan.
e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat
tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindaknya,
dan untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia,
yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan, ketaatan
para pengikut/karyawan karena terpengaruh oleh kewibawaan pemimpin. Para
pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara
spontan rasa ketaatan pada pemimpin.
Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan merupakan suatu
proses pengaruh sosial dimana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela dari
para bawahan atau bekerjasama dalam suatu usaha dengan cara pemberian visi,
semangat, antusiasme, kasih, kepercayaan, kegiatan, nafsu, obsesi,
konsistensi,motifasi, apresiasi, serta pengunaan simbol, perhatian untuk sebuah
tujuan baik demi kelangsungan organisasi tersebut.
4.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu
Pelayanan Dari Seorang Pemimpin.
Dalam menciptakan kesejahteraan yang ditopang oleh peran
seorang pemimpin dadam kepemimpinannya meningkatkan mutu pelayanan publik yang
baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan, tingkat
pendidikan, dan kualitas pemimpin, fungsi etika dan moral, sarana dan
prasarana, kerja sama masyarakat, serta
adanya aturan birokrasi yang jelas. Artinya, pendidikan dan kualitas pemimpin
syarat minimalnya adalah harus membutuhkan pendidikn dan pengetahuan yang
tinggi, seorang pemimpin dapat dikategorikan memiliki pengetahuan yang mumpuni,
serta memiliki tingkat pendidikan dan kualitas, sehingga masyarakat dapat
memberi masukan dan bisa mengambil peran dalam pengambilan kebijakan.
Di samping itu menjalankan tugas sebagai seorang
pemimpindi harapkan agar menjaga etika dan moral karena dengan begitu maka kita
dapat mengetahui batasan mana yang baik atau perlu untuk dilakukan dan mana
yang perlu diperbaiki dalam membrikan sebuah pelaynan, selain itu, pelaksanaan
kepemimpin dalam peningkatan mutu pelyanan publik perlu didukung adanya sarana
dan prasarana serta sumber daya kariawan yang memiliki moral yang baik dalam
melayani, serta aturan birokrasi kantor yang baik.
Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penar kepemimpinan dalam
meningkatkan mutu pelayanan publik oleh seorang pemimpin adalah tingkat
pendidikan, kualitas pemimpin, masyarakat, etika, moral, sarana dan prasarana,
kerjasama, serta aturan birokrasi yang jelas.
5.
Mengatasi Hambatan Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan
Di dalam menjalankan tugas
sebagai seorang pemimpin tentu saja banyak hambatan yang dihadapi, tetapi semua
itu sudah menjadi resiko untuk bisa menghadapi hambatan dengan memecahkan
masalah bersama-sama dalam meningkatkan mutu pelayanan yang baik. Hambatan-hambatan
tersebut diantaranya yaitu pemimpin harus melakukan kontrol penuh terhadap
kinerja bawahannya, mengatur sistem birokrasi kantornya, sehingga setiap
kesalahan yang dilakukan oleh setiap pegawainya dalam proses pelayanan dapat
diatasi dengan sigap dan tepat.
Selain itu
pemimpin juga harus bisa membangun hubungan harmonis dalam ruang lingkup kantor
baik itu interaksi langsung maupun tidak langsung, kemudian pemimpin juga
diharuskan dapat menjalin hubungan baik diantara stansi-stansi lain untuk berkerjasama
dalam sabuah tujuan. Disamping itu juga pemimpin berusaha aktif dalam kegiatan
dan meelakukan improvisasi atau mengikuti perubahan dalam peningkatan mutu
pelayanan yang memuaskan, maka kesadaran masyarakat terhadap tanggungjawabnya
serta rasa solidaritas tentunya akan terbangun. Dengan demikian partisipasi
masyarakat dalam proses pemerintahan akan mulai terlihat.
B.
Realisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
Seiring perkembangan zaman serta
pola fikir kehidupan moderen, kebijakan dan proses berpolitik juga akan berubah.
Berbicara tentang penurunan kualitas mutu, tentu menarik untuk dibahas kinerja
pemerintahan. Maka pada pembahasan ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap
mutu pelayanan publik yang tentunya
terkena imbas perubahan kehidupan moderen ini. oleh sebab itu perlu kita pahami terdahulu tema yang akan di
bahas satu persatu dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan dari akhir
pembahasan.
1.
Realisasi.
Realisasi merupakan suatu
proses untuk menjadikan sesuatu rencana (pleaning) menjadi sebuah perwujudan
yang nyata. Selain dari pada itu realisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah
usaha atau sebuah tindakan dalam mencapai tujuan yang di harapkan. Dari
pembahasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa realisasi adalah semua
cakupan proses usaha atau tindakan serta perwujudan nyata sebuah cita-cita yang
direncanakan sebelumnya untuk sebuah kepentingan.
2.
Peningkatan
Peningkatan dapat menggambarkan perubahan keadaan atau
sifat dari segi negatif berubah menjadi positif, atau lebih dikatakan perubahan
kearah yang lebih baik. Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas
dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuam
peningkatan, sedangkan kualitas menggambarkan nilai-nilai dari suatu objek
karena terjadinya proses yang memiliki tujuan peningkatan.
3.
Mutu
Russel (dalam Purnama,
2006:14-15) menyatakan terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan mutu.
·
Perspektif pertama,
Producer’s perspective. Menurut perspektif ini kualitas produk dikaitkan dengan
standar produksi dan biaya. Artinya produk dinilai berkualitas jika memiliki
kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya.
·
Perspektif kedua,
Consumer’s perspective. Menurut perspektif ini kualitas produk dikaitkan dengan
desain dan harga. Artinya kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas
dan harga yang ditentukan. Menurut kedua perspektif tersebut, kualitas produk
dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara perspektif produsen dengan
perspektif konsumen yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan (fitness for
consumer use).
4.
Pelayanan
·
Norman dalam buku
Mustifa (2012), mengatakan jika tidak berwujud tetapi bisa dirasakan sifatnya
tidak dapat diraba barang jadi terdari dari tindakan nyata yang mempengaruhi
tindakan sosial.
·
Menurut Kotler
dalam buku Mustifa (2012), mengatakan pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik,.
·
Sementara dalam
(KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pelayanan merupakan cara
atau hasil pekerjaan melayani.
Dari ketiga
definisi diatas dapat ditadik kesimpulan bahwan maksud dari kata pelayanan
merupakan sebuah usaha sesorang dalam memberikan jasa pelayanan terhadap orang
lain kemudian menawarkan kepuasan terhadap orang yang dilayani.
5.
Publik
·
Dilihat dari sisi
triminologi istilah publik berasal dari kata inggris yaitu public yang berarti
umum, masyarakat, negara. Kata publik sudah diterima sebagai bahasa Indonesia
baku menjadi publik berarti umum, orang banyak, dan ramai.
Pelayanan
Publik
Sentosa (2008, hlm, 57) pelayanan publik adalah pemberian
jasa, baik oleh pemerintah, pihak suasta, atas nama pemerintah atau pihak
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan
dan kepentingan masyarakat.
Menurut Endang (2008) dalam websitenya mengatakan
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk
atas suatu barang dan jasa atau pelayanan adminitrasi yang diselenggarakan oleh
penyelenggara kepada publik.
Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa pelayanan
publik adalah pemberian jasa atau pelayanan administratif, baik oleh
pemerintah, pihak suasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta kepada
masyarakat sesuai aturan administrasi yang berlaku tanpa dipungut biaya sepeser
pun guna memenuhi dan atau kepentingan masyarakat.
C.
Bentuk Revitalisasi Birokrasi
1. Revitalization (revitalisasi), diartikan
sebagai proses penggiatan kembali/penghidupan kembali organ yang kurang
berfungsi agar sistem yang ada dalam tubuh dapat berjalan normal kembali. Apabila
ada organ tubuh manusia tidak berfungsi, maka perlu dilakukan revitalisasi agar
organ tersebut berfungsi kembali sehingga tidak mempengaruhi organ tubuh
lainnya
2. Birokrasi
Birokrasi
berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan
sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida,
di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas,
biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.
3. Bentuk Revitalisasi
Birokrasi
Birokrasi di Indonesia pada dasarnya dirancang
sebagai birokrasi yang rasional
dengan pendekatan sturktural-hirarkikal mengikuti
tradisi Weberian. Pemikiran Weber banyak dipengaruhi oleh
teori administrasi Jerman (tentang administrasi monokratik versus kolegial),
dan juga pemikiran dari para pemikir besar lainnya pada abad itu seperti
Michels (tentang netralitas dan hubungan demokrasi-birokrasi), Karl Marx
(tentang kesetaraan posisi atasan dan buruh), dan Gustav Schmoller
(tentang konsep staf dalam tiga bagian masyarakat)
(lihat: Albrow, 1983). Dalam menulis tentang birokrasi, Weber membedakan antara
konsep birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai tradisional
yang tidak memisahkan antara tugas dan wewenang serta tanggung jawab resmi kedinasan
dengan urusan pribadi pejabat yang mengelola birokrasi- dengan birokrasi modern
(rasional-legal) yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti sepesialisasi,
berdasarkan pada hokum, pemisahan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab
resmi kedinasan dengan urusan pribadi, hirarki, manajemen kantor yang modern
yang didasarkan pada dokumen tertulis.
Menurut
Heady dan Wallis (dalam Kartasasmita, 1997) misalnya, birokrasi
pemerintahan
di negara-negara berkembang ditandai dengan beberapa kelemahan yang juga
merupakan ciri utamanya
·
Pertama, pola dasar
(basic pattern)
sistem administrasi negaranya merupakan tiruan atau jiplakan darisistem
administrasi kolonial yang dikembangkan negara penjajah khusus untuk negara yang dijajahnya.
Biasanya, pola administrasi negara yang diterapkan negara penjajah di
negara yang dijajah bersifat elitis, otoriter, cenderung
terpisah (sebagai menara gading) dari masyarakat dan
lingkungannya. Selain sifat-sifat di atas, dalam birokrasi kita juga dapat
dijumpai nilai patron–client yang menempatkan aparatur sebagai pihak yang
dilayani dan masyarakat
sebagai pihak yang melayani.
·
Kedua, birokrasi
pemerintahan kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari
segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, kondisi yang sering
dijumpai adalah banyaknya sumber daya manusia yang kurang berkualitas
dengan pembagian tugas yang tidak jelas. Akibatnya, tidak saja terjadi inefsiensi
dalam penggunaan sumberdaya manusia, tetapi juga terjadi penumpukkan
pegawai dalam satu unit kerja atau instansi.
·
Ketiga, birokrasi
cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi
atau kelompok dari pada kepentingan masyarakat atau pencapaian sasaran yang
bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kelompok ini selain berada di
lingkungan internal birokrasi juga yang berada di luar birokrasi dan diuntungkan oleh
birokrasi.
·
Keempat, apa yang
dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh birokrasi sering tidak sesuai
denganrealitas. Misalnya dalam laporan resmi disebutkan kinerja instansi X dilaporkan
secara resmi telah membaik, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Contoh
lain, peraturan tertentu dikeluarkan hanya untuk kebutuhan politis
(membuat kesan bahwa pemerintah memperhatikan masalah tersebut), dan bukan
untuk dilaksanakan dikarenakan kesulitan tertentu atau juga tidak/kurang
adanya political will untuk melaksanakannya.
·
Kelima, birokrasi
cenderung bersifat otonom dalam arti lepas dari proses politik dan pengawasan
masyarakat. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri pertama di atas. Dalam hal ini,
birokrasi seakan-akan menjadi menara gading yang tidak tersentuh. Ia bisa
memutuskan apa saja tanpa merasa perlu memperhatikan dan mengajak pihak lain
(stake holders) untuk merumuskannnya
D.
Peran
Pemimpin Dalam Merealisasikan Mutu Pelayanan dan Revitalisasi
Birokrasi
Peran pemimpin dalam membangun kepercayaan publik
mencakup lingkup internal
yang berkaitan dengan upaya menggerakkan dan memastikan seluruh sumberdaya aparatur
berkinerja tinggi, dan lingkup eksternal organisasi dalam upaya mencermati harapan masyarakat dan
komunikasi eksternal baik menyangkut ukuranukuran kinerja pelayanan
(public service measures) yang ditetapkan, upaya yang telah, sedang dan akan
dilakukan, maupun kinerja pelayanan yang telah dihasilkan. Dalam konteks
organisasi publik, kepemimpinan lebih merupakan ‘kepemimpinan formal’
dalam arti pemimpin merupakan orang yang diangkat dan dikukuhkan untuk
menduduki jabatan tertentu.
Dari berbagai penjelasan di atas tadi dapat saya tarik
sebuah kesimpulan tentang pemahaman serta maksud pengangkatan judul makalah
saya “Peran Pemimpin
Dalam Merealisasikan Mutu Pelayanan dan Revitalisasi Birokrasi” bahwa peran seorang pemimpin yang idelal dam bijaksana
serta dapat menjadi contoh bawahan dalam mencerminkan kepribadian yang baik.
Selain dari itu kewibawaan seorang pemimpin juga menjadi penunjang dalam
kemajuan dan keselarasan struktur kerja, membangun komunikasi antara anggota
intansi dan staf juga menjadi bagian utama.
Perkembangan saat ini yang dibutuhkan pekerja adalah
harapkan penghargaan, didengarkan, mendapatkan kebebasan, dilibatkan dalam
proses, mendapatkan kesempatan berkembang, mendapatkan informasi mengenai
organisasinya, aktif dalam pembuatan keputusan, mendapatkan bagian dari
keuntungan organisasi dan mendapatkan pelayanan yang memadai. Tantangan untuk
menjadi pemimpin yang melayani adalah dalam tataran kesanggupan untuk memulai
dengan melakukan perubahan sikap, cara pandang, dan perilaku terlebih dahulu.
Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan
adalah adanya “public interst” atau kepentingan publik harus dipenuhi oleh
pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau
responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah dharapkan secara
profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat
mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dan sebagainya. Banyak
kasus membuktikan ahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahan
struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau
aparat pemerintah (Nicholas H.,(1999:233-236).
Selain itu pemimpin berperan untuk
mengubah informasi menjadi pernyataan kebijakan (petujuk). William N.
Dunn(2001), membagi delapan bentuk atau cara untuk mmengubah informasi menjadi
pernyataan kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1. Cara
otoritatif, pernyataan kebijakan didasarkan pada argmuen dari pihak yang
berwenang. Informasi dirubah menjadi informasi tas dasar asumsi tentang
setatus yang dicapai ataupun diperoleh pembuat informasi.
2. Cara
statistik, pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang diperoleh dari
sampel. Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi bahwa apa yang
benar bagi para anggota sampel juga benar bagi seluruh anggota populasi yang
tidak tercakup oleh sampekl itu.
3. Cara
klasifikasional, pernyataann kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal
dari argumen keanggotaan. Informasi dirubah menjadi pernyataan kebijakan
atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi suatu kelas individu ataumepun
kelompok yang merupakan anggota kelas yang bersangkutan.
4. Cara
intuitif, pernyataan yang didasarkan pada argumen yang berasl dari bathin
(insight). Informasi dirubah menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi
tentang situasi mental dalam (inner-mental states) dari pembuat informasi
tersebut
5. Cara
analisentrik, peryataan didasarkan pada argumen ang berasal dari metode.
Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang validitas metode
atau aturan yang diterapkan oleh analis.
6. Cara
eksplanatori, pernyataan dibuat atas dasar argumen yang dibuat dari suatu
penyebab. Informasi di ubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang adanya
kekuatan penyebab terebab tertentu (causes), dan hasilnya (effects).
7. Cara
pragmatis, pernyataan didasarkan dari argumen yang berasal dari motivasi, kasus
parallel atau analogi.informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi
tentang daaya pengaruh tujuan, nilai dan dorongan; asumsi tentang kesaamaan
antara dua kasus pembuatan kebijakan.
8. Cara
kritik nilai, pernyataan didasarkan pada argumen yang berasal daari etika.
Informasi dirubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau
kekeliruan, kebaukan atau kejelekan dari kebijakan dan konsekuensi.
Revitalisasi memiliki
peran penting untuk sebuah perubahan birokrasi dengan sedikit atau banyak alasan
memang harus dilakukan. Ada lima faktor
yang mendorong revitalisasi peran birokrasi mutlak dilakukan, yakni tuntutan otonomi ,
demokratisasi politik, pertumbuhan kelas menengah kritis, globalisasi ekonomi
liberal, dan perubahan paradigm manajemen lembaga politik. Dengan melihat
kelima faktor ini, tuntutan kebijakan revalisasi birokrasi di daerah menjadi
tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Perubahan-perubahan
itu membuat birokrasi lama yang berorientasi kekuasaan dan cenderung menjadi
instrumen kekuasaan pemerintah tidak lagi memadai. Sebaliknya, dituntut peran
birokrasi baru yang efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat
dan bertanggung jawab pada masyrakat serta responsif terhadap perubahan. Untuk
itu, serangkaian kebijakan harus dilakukan, agar otonomi daerah bisa berjalan
maksimal sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Kebijakan
revitalisasi birokrasi juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan
di daerah
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kepemimpinan
adalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin
dengan pihak yang di pimpin untuk mencapai tujuan bersama, bauk dengan cara
mempengaruhi, taupun mengajak orang lain sebagai pengikut dalam usaha bersama
dalam mencapai tujuan. Kemudian pembahasan paling mendasar adalah bagaimna
seorang pemimpin berperan dalam peningkatan mutu pelayanan maka dari itu harus
dipahami apa yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Salah satunya etika, etika
adalah prilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma,
hal-hal yang baik.
Etika difungsikan sebagai penuntun dalam bersikap dan
bertindak menjalankan kehidupan menuju ketingkat keadaan yang lebih baik. Sedangkan
Noer juga berpendapat bahwa etika adalah ajaran (normatif) dan pengetahuan
(positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan
yang lebih baik.
Seorang pemimpin juga harus memiliki kesadaran akan
fungsi yang dipegagnya. Dengan demikian fungsi-fungsi serta peran nya akan
berjalan dengan baik sehingan dampaknya akan baik pula.
Kemudian realisasi peningkatan mutu pelayanan juga
diperlukan sekarang ini, tak bisa dipungkiri bahwa pelayanan publik serta
sistem birokrasi indonesia sat ini memang peru di perbaiki. Seperti yang kita
lihat dan kita rasakan, disetiap kantor instansi-instansi pemerintahan saat
kita dilayani pasti ada pemungutan biaya padahal dalam sistem birokrasi sudah
jelas dikatakan bahwa birokrasi dilaksanakan untuk kepentingan rakyat tanpa
memungut biaya sepeserpun.
Oleh sebab itu penutupan makalah ini perlu saya sampaikan
bahwa peran pemimpin disetiap instansi pemerintah ataupun suasta, sanagtlah
penting, sebab wewenang dan fungsi pemimpinnya sangat diperlukan untuk
pengawasan dan perubahan konsep penerapan sistem birokrasi yang perlu
diperbaiki tersebut. Arahan dan ketegasn seorang pemimpin akan membawa negara
ini mewejudkan Revitalisasi Birokrasi menuju Indonesia Maju.
B.
Saran
Negara ini milik kita semua”Bangsa Indonesia”
kenapa harus kita hancurka dengan sistem internel kita sendiri, jika sistem
pelayanan publik dan sistem birokrasi yang tidak jelas tetap diterapkan sama
artinya masyarakan Indonesia masih terjajah. Oleh sebab itulah saya mengangkat
permasalahan ini untuk menyadari pembaca serta calon-calon penerus bangsa agar
bisa berbuat atau berubah menjadi lebih baik, kalaau bukan kita siapa lagi.
Perubahan ada
ditangan kita, bagi setiap mahasiswa kitadikatakan sebagai agen of changes maka
perlu kita buat perubahan kedepannya, hapus sistem yang buruk dan bangun
birokrasi dan pelayanan yang baik agar kepentingan dan aspirasi setiap
masyarakat dapat ditampung dan direalisasikan, tak lain tak bukan sebagai
bagian dari sistem pemerintahan tugas utamanya adalah pelayanan tentu sebuah
pelayanan orang yang dilayani perlu dan haus akan kepuasan maka dari itu
letakan orang yang berkompeten di segi pelayanan. Dalam arti lain seorang
pemimpin dapat menempatkan bawahannya sesuai dengan kinerja dan potensi yang
dimiliki pada posisi yang tepat.
DAFTAR
PUSTAKA
Sumber
buku:
Kartono, kartini,
2010, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah
Kepemimpinan Itu?, rajawali
Pres, Jakarta.
Mustofa,
2012. “Filosofi Pelayanan Publik”
Setara Press Malang
Mikael, Dowansiba.
Motivasi dan Etika Kepemimpinan Dalam
Menunjang Kinerja
pegawai.
Pers Yogjakarta. 2010.
Pigors,
Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Pt
Reflika Aditama. 2009.
Dunn,
N.W.
2000. Pengantar Analisisn Kebijakan
Publik, II. Yogyakarta: Penerbit Gajah
Mada University Press.
Sadhana
Kridawati. 2010. Etika
Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. I. CV Citra Malang
Hal.189-192.
Jurnal:
Rezha,
F, Siti dan Rochmah, dan Siswidiyanto. 2008. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan
Harianti
N, danTaher dan Alhabsy Soekarto. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
